BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Kota Bandung mulai menyusun peta jalan (road map) pengelolaan sampah sebagai langkah strategis menuju target nasional penghentian sistem open dumping pada akhir 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi kebijakan lingkungan yang lebih ketat sekaligus mengurangi dampak pencemaran.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna menyelaraskan kebijakan dan langkah teknis di lapangan. Menurutnya, waktu yang tersedia relatif singkat sehingga diperlukan persiapan yang matang sejak dini.
“Kita memiliki waktu sekitar enam bulan untuk memastikan di akhir tahun 2026 tidak ada lagi pembuangan ke TPA. Ini harus disiapkan dari sekarang,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Jumat (26/4/2026), dilansir dari bandung.go.id.
Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan pengelolaan sampah di hulu sebesar 100 hingga 200 ton per hari. Strategi ini diharapkan mampu menekan volume sampah yang selama ini bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Fokus Pengolahan Hulu dan Efisiensi Lingkungan
Saat ini, produksi sampah di Kota Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Angka tersebut menjadi tantangan besar, terutama dengan adanya pembatasan kuota pembuangan ke TPA yang memicu antrean panjang kendaraan pengangkut sampah di sejumlah titik.
Farhan menegaskan bahwa pengolahan sampah dari hulu menjadi kunci utama dalam mengurangi beban TPA secara signifikan. Namun demikian, ia mengingatkan agar upaya pengurangan sampah tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.
“Jangan sampai kita mengurangi sampah, tapi justru menimbulkan polusi baru. Itu tidak boleh terjadi,” katanya.
Selain fokus pada pengelolaan sampah, Pemkot Bandung juga mulai melakukan efisiensi energi dalam operasional pemerintahan. Salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif ramah lingkungan, termasuk untuk kendaraan dinas kepala daerah.
Langkah pengelolaan sampah tanpa open dumping ini diharapkan tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi menuju tata kelola kota yang lebih berkelanjutan. (han)
