BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Tidak ingin jadi polemik di kalangan masyarakat saat di tengah pandemi, penyediaan 47 unit HP di lingkungan DPRD Kota Bandung dibatalkan.
“Setelah ada pembicaraan dengan pimpinan dan seluruh anggota DPRD, akhirnya kami sepakat untuk membatalkan pegadaan smartphone,” ujar Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).
Tedy megatakan, pengadaan gawai tersebut sebenarnya sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Dengan pertimbangan kinerja DPRD banyak dilakukan secara daring, Sehingga membutuhkan perangkat yang mumpuni untuk menunjang kinerja tersebut.
“Kami kan sangat sering mengadakan rapat zoom. Selain itu, banyak file yang harus dibuka dengan kapasitas yang besar. Sehingga, membutuhkan perangkat yang mumpuni dan bisa menunjang pekerjaan kami,” papar Tedy.
Tedy mengatakan, saat menganggarkan, kondisi pandemi sudah relatif menurun, sehingga saat itu, ada harapan pandemi segera mereda.
“Makanya kita berani menganggarkan, karena tidak menyangka, kondisi akan seperti sekarang,” terangnya.
Kas negara
Kenyataanya sekarang, pandemi masih belum usai, ditambah dengan kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng dan mahalnya harga kedelai, yang berakibat pada mahalnya harga tahu dan tempe.
“Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, akhirnya para anggota DPRD Kota Bandung memutuskan untuk membatalkan pembelian gadget dan uang sebesar Rp1 miliar akan dikembalikan ke kas negara,” terangnya.
Namun, disinggung uang tersebut akan digunakan untuk keperluan apa, Tedy mengatakan, tidak bisa menjawab sekarang, karena harus membicarakan dengan anggota DPRD yang lain.
“Tidak serta merta bisa kita jawab sekarang ya. Harus dirapatkan dulu,” tambahnya.
Ditemui terpisah, Sekretarias DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi membenarkan ada anggaran pembelian 47 unit gawai dengan alokasi dana sekitar Rp1 miliar.
“Ya memang benar, sudah dianggarakan dari beberapa waktu lalu. Namun, baru bisa direalisasikan tahun ini,” jelasnya.
Disiggung mengenai jumlah pengadaan yang hanya 47 unit, sementara jumlah anggota DPRD ada 50 orang, Salman mengatakan, itu sesuai dengan yang tertera dalam LPSE.
“Hitungannya adalah, anggaran yang kami punya, dibagi dengan harga satuan barang dengan spek tertentu, maka muncul lah angka 47. Sisanya, akan ada pengadaan lainnya, terpisah dari paket yang ini,” terangnya.
Namun, sekarang pengadaan barang tersebut sudah dihilangkan. Salman berharap hal ini tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan.
Seperti diketahui, rencana pengadaan smartphone senilai Rp1 miliar lebih bagi 47 anggota DPRD kota Bandung, menjadi viral.
Setiap anggota Dewan itu pada awalnya diproyeksikan mendapatkan fasilitas smartphone mewah, senilai Rp23 juta untuk menunjang aktivitas kerja mereka.
Banyak kalangan menilai rencana tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan kondisi masyarakat saat ini. (put)
