BANDUNG, PASJABAR.COM – Pemkot Bandung mulai menerapkan aturan baru untuk pembangunan bertingkat, yakni lima persen dari keseluruhan bangunan harus menjadi tempat ibadah.
Bahkan Pemkot Bandung menegaskan jika bangunan tidak memiliki tempat ibadah tidak sesuai dengan perda, tidak akan bisa beropersional.
“Sekarang kita sudah mmiliki Perda No 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, yang sala satunya mengatur tentang tempat ibadah,” papar Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, Kamis (7/2/2019).
Zul menjelaskan, semua bangunan terutama gedung komersial sekarang harus memiliki rumah ibadah, sesuai dengan fungsi gedung tersebut. Khusus untuk gedung besar yang fungsinya untuk bangunan komersil, harus menyiapkan 5persen.
Lokasi gedung sendiri diatur, tidak boleh di basement, dekat gudang dan dekat TPS. “Jadi lokasinya bebas, Boleh di atas, atau di sediakan di setiap lantai,” tegasnya.
Disinggung mengenai sanksi, Zul mengatakan, untuk pengusaha yang tidak memenuhi peraturan ini, tidak akan mendapatkan Sertifikan Layak Fungsi (LSF).
LSF ini harus diperbaharui dalam lima tahun sekali, fungsinya, adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin operasional. “Kalau tidak punya izin operasional, maka pengusaha akan merugi,” tambahnya.
Dengan demikian, otomatis semua pengusaha akan mematuhi peraturan yang tertuang dalam Perda.
Sementara itu, Zul mengaku tidak memiliki data persis berapa bangunan yang sudah sesuai dengan perda dan belum. “Nanti lah sedikit demi sedikit kita infentarisir, tidak bisa sekaligus,” tegasnya. (put)
