BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan mengingatkan Pemkot Bandung untuk bisa mengatur ritme kebijakan di tengah-tengah pandemi.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-76 Kemerdekaan RI tahun 2021, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPR-RI di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung.
“Seperti yang kita simak tadi, bahwa memang pemerintah pusat meminta pemerintah di masing-masing daerah untuk menerapkan pola gas dan rem. Gas untuk ekonomi dan rem untuk Kesehatan,” ujar Teddy, Senin (16/8/2021)
Teddy mengatakan, dalam mengambil kebijakan pemerintah juga harus berdasarkan data. Sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan fakta di lapangan.
“Jangan sampai ketika kasus Covid-19 meningkat, kebijakan di sektor kesehatan malah digas sehingga memicu penambahan angka kasus yang terinveksi. Namun jika ada penurunan kasus, maka diharapkan bisa memberikan kelonggaran di berbagai sektor,” tambah Teddy.
Khusus di Kota Bandung sendiri, Teddy berharap karena angka positivity rate dan bed occupancy raten nya sudah turun, sehingga bisa ada keloggaran yang diberikan pemerintah pusat.
“Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap ada kebijakan dari pusat yang menyatakan ada kelonggaran di Kota Bandung. Karena sekarang yang menjadi acuan adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga posisi provinsi dan pemerintah daerah hanya support saja,” terang Teddy.
Tedy juga berharap PPKM darurat tidak diberlakukan lagi di Kota Bandung. Atau jika memang harus diperpanjang, Teddy berharap Kota Bandung bisa turun level, tidak lagi di level 4. “Ya kalau bisa, kita turun ke level 3, bahkan mungkin 2,” harapnya.
Di sisi lain, Tedy juga berharap pemerintah pusat bisa mengizinkan pemerintah daerah untuk bisa membuat improvisasi kebijakan. Sehingga kebijakan bisa lebih fleksible, sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing.
Terkait dengan bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak Covid -19, Teddy mengatakan, pihaknya mendorong agar pihak-pihak yang mungkin belum mendapatkan bantuan, bisa segera mendapat giliran.
“Dari 60 ribu warga yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, kita sudah membagikannya ke sekitar 41.70. Sisanya, saya mendorong agar segera mendapat bantuan. Termasuk untuk kaum disabilitas,” tambahnya.
Teddy juga mengatakan, ada kelompok yang mungkin selama ini terlupakan, yaitu pedagang makanan yang selama ini berjualan di sekolah. Menurut Teddy, posisi mereka sangat sulit, karena mereka tidak seperti PKL yang ada di pinggir jalan.
“Mereka yang berjualan di sekolah, kan selama ini tutup. Karena sekeolahnya juga libur,” jelasnya.
Sehingga, secara tidak langsung Teddy mengakui, pihaknya berharap pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Terlebih setelah vaksin untuk anak usia di atas 12 tahun sudah dilakukan secara massif, diharapkan bisa membentuk herd immunity di kalangan siswa pelajar. (adv/put)
