Dalam kesempatan itu, Menhan Prabowo mengusulkan penetapan zona demiliterisasi dan referendum yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendamaikan perang yang berkecamuk di Ukraina.
“Usulan dari Menhan itu patut dipertanyakan. Karena bila dilihat dari situasi pertempuran dimana Rusia lah yang masuk ke wilayah Ukraina. Maka sulit kalau kemudian diusulkan masing-masing pasukan harus mundur 15 km dari garis pertempuran dan kemudian membentuk wilayah demiliterisasi zone atau zona demiliterisasi. Karena sejak awal itu adalah wilayah Ukraina secara sah,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 4 Juni 2023.
Lalu, kata Hasanuddin, Menhan juga mengusulkan untuk menurunkan pasukan PBB di kawasan konflik itu.
Hal ini, kata Hasanuddin, akan menimbulkan pro dan kontra.
“Karena kembali lagi ada prosedur di PBB yang biasa di ikuti , misalnya saat terjadi ketika Irak masuk ke wilayah Kuwait , kemudian PBB mengeluarkan resolusi yang meminta seluruh pasukan Irak dan Kuwait harus mundur ke wilayah perbatasan, masing-masing mundur 5 kilometer di belakang perbatasan,”bebernya.
Hasanuddin juga mempertanyakan soal saran yang diusulkan oleh Menhan Prabowo apakah merupakan pernyataan resmi dari Indonesia ? .
“Apakah saran itu adalah pernyataan/sikap resmi Indonesia? Apakah sudah didiskusikan dengan Kementerian Luar Negeri. Nah ini menjadi pertanyaan mendasar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto pada Sabtu (3/6) meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang bertemu dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.
Prabowo mengusulkan rencana multi-poin, termasuk penerapan gencatan senjata terhadap posisi kedua pihak yang bertikai dan membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.
“Zona demiliterisasi harus diamati dan dimonitor oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB,” tandasnya. (*)
