BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Warga di sejumlah wilayah Kota Bandung, termasuk di Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, terpaksa mengantre panjang di depan pangkalan gas LPG 3 kg.
Antrean ini terjadi akibat mulai langkanya gas melon tersebut di warung-warung pengecer menyusul kebijakan baru yang membatasi penjualan hanya di pangkalan resmi berizin.
Evi (46), seorang pedagang makanan, mengaku kebijakan ini membuat aktivitasnya terganggu.
Biasanya, sejak pagi menu jualannya sudah siap. Namun kini ia harus mengatur ulang jadwal memasak karena harus mengantre untuk isi ulang gas.
“Iya, jadi rada ribet saja. Saya di sini antre dari setengah sembilan ini baru dapat,” ujar Evi di lokasi, Sabtu (1/2/2025).
Evi mengungkapkan bahwa untuk kebutuhan usahanya, ia bisa menghabiskan enam tabung gas LPG 3 kg dalam sepekan.
Meski harga di pangkalan lebih murah, yakni Rp16.600 per tabung, waktu yang dihabiskan untuk mengantre cukup mengganggu.
“Ya kalau buat jualan, seminggu enam tabunglah. Hampir satu tabung seharinya. Harga memang lebih murah di pangkalan, tapi antreannya lama, jadi waktu jualan jadi terganggu,” katanya.
Tak hanya soal waktu, Evi juga mengkhawatirkan kondisi lansia yang ikut mengantre.
“Khawatir kenapa-kenapa, kan udah sepuh, lalu antrenya enggak sebentar. Tadi ngobrol ada yang dari jam delapan malah. Soalnya, nunggu stok tabung gasnya datang dari agen,” ujarnya.
Pj Wali Kota Bandung: Rantai Distribusi Terlalu Panjang
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung A. Koswara menanggapi situasi ini dengan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan karena rantai distribusi gas LPG 3 kg selama ini dinilai terlalu panjang.
“Mulai dari distributor, agen, pengecer, ini terlalu panjang sehingga harganya jadi mahal ke masyarakat. Ini kemungkinan ada perubahan cara penyalurannya,” ujar Koswara.
Terkait pengawasan atas larangan pengecer tanpa izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB), Koswara menyebut pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kita nunggu ini ya, nunggu pola baru seperti apa. Nanti kalau dari daerah diminta untuk membantu pengendalian, ya kita bantu. Sekarang belum ada arahan ke situ,” pungkasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga gas LPG 3 kg agar lebih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski di lapangan masih menghadirkan tantangan terkait ketersediaan dan distribusi yang merata. (rif)
