JABAR, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran.
Kebijakan program wajib militer ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menangani kenakalan remaja yang belakangan semakin marak terjadi.
Maraknya kasus tawuran dan keterlibatan pelajar dalam geng motor mendorong Pemprov Jabar untuk mengeluarkan langkah tegas melalui program ini.
Wajib militer tersebut bertujuan membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.
Dalam program ini, peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI dan Polri selama satu tahun.
Meski menjalani pendidikan militer, status sekolah mereka tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan skema kelas khusus.
Beberapa daerah, seperti Kota Bandung, telah menyiapkan barak untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Pangdam III/Siliwangi juga dikabarkan telah mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa program tersebut dirancang untuk dimulai pada Mei 2025. Dengan peserta terdiri atas anak-anak yang tertangkap melakukan tawuran atau terlibat tindak kriminal lainnya.
“Program ini bukan hanya bentuk hukuman, tetapi upaya pendidikan karakter. Anak-anak yang bermasalah akan mendapatkan bimbingan yang ketat. Untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih positif,” tegas Dedi Mulyadi.
Pemerintah juga memastikan bahwa program ini akan dipantau ketat. Dengan tujuan agar pendekatan militer ini tetap mengutamakan aspek pendidikan dan perlindungan anak.
Evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan utama. Yakni mengurangi tingkat kenakalan remaja di Jawa Barat. Dan menciptakan generasi muda yang lebih bertanggung jawab. (uby)
