BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Program Perumahan Rakyat, Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” serta Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kamis (18/9/2025).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir bersama jajaran camat. Ia menilai program ini sejalan dengan agenda Pemkot Bandung dalam menyediakan hunian layak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, Jawa Barat menargetkan pembangunan 100.000 rumah subsidi sebagai bagian dari target nasional 3 juta rumah. Dengan model padat karya, gotong royong, dan pemberdayaan UMKM, program ini akan menjadi katalis transformasi sosial ekonomi,” kata Farhan.
Pembangunan Perumahan Harus Berkeadilan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pembangunan perumahan rakyat harus berkeadilan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan untuk spekulasi investasi.
“Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir keluarga harmonis, anak-anak sehat, dan masyarakat sejahtera,” ujarnya.
Menurut Dedi, akar kemiskinan banyak dipengaruhi pernikahan tanpa perencanaan, rumah tidak layak huni, hingga pola konsumsi boros. Karena itu, negara harus hadir bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menekan biaya hidup rakyat.
“Pemprov kini mengalihkan anggaran dari proyek digital yang elitis menjadi pembangunan nyata seperti sekolah, jalan, listrik, drainase, penerangan jalan, dan rumah rakyat,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar menyiapkan perlindungan sosial-ekonomi melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga bantuan bagi pasien rumah sakit. Program KUR Perumahan pun dihadirkan untuk memperluas akses pembiayaan rakyat.
Terobosan Besar Hasil Kerja Sama
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar hasil kerja sama lintas kementerian dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto.
“APBN hanya bisa menyiapkan 280 ribu unit, sementara targetnya 3 juta unit. Maka lahir terobosan KUR Perumahan. Satu rumah subsidi saja melibatkan lima pekerja, sehingga ratusan ribu unit akan menghidupkan jutaan orang,” jelasnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menekankan backlog perumahan harus segera diatasi karena banyak keluarga sudah menikah tetapi belum memiliki rumah atau masih tinggal di rumah tidak layak.
Program ini juga mendapat apresiasi Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menilai sektor perumahan memiliki efek pengganda besar terhadap perekonomian nasional.
“Setiap Rp1 juta investasi perumahan menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog perumahan turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga, artinya 300 ribu unit berkurang dalam setahun,” jelas Amalia. (*/put)
