BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) buntut dari serangkaian kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan mengumpulkan lebih dari 2.500 SPPG dari 27 kabupaten/kota untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyedia makanan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan dan higienitas.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, evaluasi akan mencakup kelengkapan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) serta keterlibatan tenaga ahli gizi dalam setiap SPPG.
Ia menyebut, hingga saat ini baru sekitar 10–20 persen dari total 2.500 SPPG di Jawa Barat yang telah memiliki sertifikat tersebut.
“Selama ini pengawasan terhadap SPPG memang masih lemah. Banyak yang belum memiliki ahli gizi yang kompeten. Karena itu, kami akan evaluasi secara menyeluruh dan menutup SPPG yang tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi,” ujar Erwan, Kamis (9/10/2025).
Menurut Erwan, kebijakan ini bukan hanya evaluasi administratif semata, tetapi langkah nyata untuk menjamin keamanan penerima manfaat program MBG.
“Kami ingin memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman dan bergizi sesuai standar,” tambahnya.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, Pemprov Jabar juga berencana mengumpulkan sekitar 8.000 orang dari seluruh SPPG di Jawa Barat. Termasuk ahli gizi dan petugas lapangan, untuk mendapatkan pembinaan dan verifikasi ulang terkait kelayakan operasional.
Langkah tegas ini diambil setelah dalam beberapa pekan terakhir muncul laporan kasus keracunan massal di sejumlah daerah, yang diduga berasal dari makanan program MBG.
Pemerintah memastikan, hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk mencabut izin operasional SPPG yang tidak memenuhi syarat higienitas dan keamanan pangan. (uby)
