BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Hasan Faozi mengatakan, dibutuhkan peran dari seluruh stakeholder dalam pembenahan Perumda Pasar Kota Bandung, baik ekskutif, legislatif, dan pihak terkait lainnya.
“Jangan kita berharap pasar dapat berkontribusi signifikan kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah), jika pembenahan kepada Perumda Pasar masih belum optimal,” ujarnya, belum lama ini.
Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terkait permasalahan Pasar Gedebage, terutama tentang perjanjian kerja sama dengan pihak swasta yang masih belum menemukan titik terang.
Persoalan tersebut muncul mulai dari pembangunan, pengelolaan, hingga fasilitas umum yang masih ada ketidakjelasan. Hal ini dikhawatirkan akan berlarut-larut jika tidak segera diselesaikan oleh kedua belah pihak, yakni pemerintah maupun pihak swasta terkait.
“Jadi poin mana saja untuk penguatan, sehingga kita bisa memberikan somasi dan harus berani dengan payung hukum yang ada,” ujarnya.
Ia menilai diperlukan perincian terkait hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Perumda Pasar. Dimana hal serupa harus dilakukan oleh pihak swasta terkait, sesuai perjanjian kerjasama yang berlaku.
“Kita harus bergerak terus untuk gugatan-gugatan, dan di mata hukum ini sudah cacat hukum. Kita kumpulkan data-data dan membahasnya kembali. Mudah-mudahan ada hasil dan perubahan dengan pembenahan yang dilakukan sedikit demi sedikit, karena ini tugas kita semua untuk kemajuan Perumda Pasar,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung, R. Budhi Rukmana mengapresiasi akan perhatian DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi B, terhadap salah satu mitra kerjanya yakni Perumda Pasar.
“Komisi B DPRD Kota Bandung sangat peduli kepada mitra kerja, sehingga hari ini kita bisa bersama untuk membahas persoalan di Perumda Pasar dan Pasar Gedebage,” ujarnya. (put)
