BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan pembangunan yang semakin presisi dan tepat sasaran melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kebijakan berbasis data dinilai menjadi kunci utama dalam merumuskan arah pembangunan dan pengambilan keputusan publik di Kota Bandung.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi dan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Selasa (23/12/2025).
Farhan menegaskan, pembangunan tidak lagi bisa dilakukan berdasarkan asumsi atau persepsi semata, melainkan harus berpijak pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting bagi kita semua dalam melihat gambaran perekonomian Kota Bandung secara utuh melalui data dan angka yang valid,” ujar Farhan, dilansir dari bandung.go.id.
Ia menambahkan, sejumlah indikator ekonomi strategis seperti rasio gini dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian serius Pemkot Bandung dalam menyusun kebijakan ke depan.
Data Presisi Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Farhan mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada di kisaran 5 persen. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga agar pertumbuhan tersebut tetap berkelanjutan sekaligus menekan ketimpangan ekonomi di masyarakat.
Menurutnya, data yang presisi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. Oleh karena itu, Pemkot Bandung berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Samiran, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026. Saat ini, BPS telah melakukan tahapan awal berupa pengecekan sekitar 111.000 unit usaha di Kota Bandung, atau sekitar 40 persen dari total target pendataan.
“Pengecekan awal ini meliputi verifikasi alamat, jenis usaha, dan wilayah administrasi. Data ini menjadi dasar penting agar pelaksanaan sensus berjalan akurat dan menyeluruh,” kata Samiran.
BPS Kota Bandung juga akan melibatkan sekitar 3.200 petugas sensus yang akan mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan. Ia berharap dukungan penuh dari Pemkot Bandung agar seluruh pelaku usaha dapat terdata dengan baik.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Bandung berharap dapat membangun budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan fakta. Sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar presisi dan berkelanjutan. (han)
